Efektivitas Penyampaian Pesan tentang “Normal Baru”



TAK sekali dua kali, saya berhadapan dengan kawan-kawan yang bersikap “enteng”. Bedakan dulu, pengertian “enteng” itu bukan “rileks”. Dia -- atau mereka -- berada di tengah kerumunan dan mengatakan, “Jangan terlalu dibikin susahlah, kita tidak perlu ketakutan berlebih...”
Atau ada juga kawan yang meyakinkan kita, sering memaksa mengajak berjabat tangan dengan berujar, “Tidak apa-apa, kenapa terlalu ketakutan?”

Persoalannya bukanlah ketakutan atau takut berlebih. Saya menemukan ungkapan-ungkapan body language yang mengesankan keengganan menjaga jarak fisik di sejumlah titik kumpul manusia, bahkan termasuk di beberapa lokasi penerimaan bantuan sosial untuk warga yang terdampak pandemi Covid-19.

Pada Selasa 9 Juni lalu, saya menyimak berita di sebuah portal online, berisi respons warganet terhadap perkembangan angka positif Corona yang menembus angka harian 1.000 pasien. Berita yang beraksen kegalauan itu memantik pertanyaan, siapakah yang harus bertanggung jawab untuk menjaga agar pesan-pesan kewaspadaan secara efektif sampai dan dijalankan oleh warga masyarakat?

Sejumlah potret nyata aktivitas di tingkat masyarakat juga menimbulkan kegelisahan, seperti itukah praksis penerapan “new normal”? Yakni beradaptasi dengan kondisi pandemi virus Corona, dalam disiplin kontrol protokol kesehatan?

Sosialisasinyakah yang kurang masif? Bentuk-bentuk penyampaian pesannyakah yang kurang efektif? Kebijakan pemerintah yang saling bertubrukan dan tidak konsistenkah penyebabnya? Jejaring informasinyakah yang tidak menebar seperti yang diharapkan? Media massa yang kurang pas menyampaikan pesan-pesan, dengan lebih memprioritaskan angle kepentingan politik? Media sosial yang lebih mengumbar informasi-informasi tidak akurat? Atau sebagian anggota masyarakat yang memang bersikap masa bodoh? 

Naluri jurnalistik saya mencoba memotret kondisi penyampaian pesan seputar Covid-19 itu dengan melihat, mengamati, menguping secukupnya, bertanya, lalu memetakan sikap antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya.
Dari pencermatan sejak masa-masa pandemi Corona dengan masivitas kampanye menjaga jarak fisik dan jarak sosial, tak bisa ditampik bahwa tanggung jawab penyampaian pesan pengamanan memfokus ke tiga elemen, yakni pemerintah, media, dan masyarakat sendiri.

Elemen Pertama, Pemerintah 
Kebijakan-kebijakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus, disosialisasikan pemerintah lewat jejaring aparatus. Struktur ideal penyampaian pesan itu adalah melalui level-level birokrasi yang dikendalikan oleh gugus tugas khusus. Apakah garis sosialisasi itu sudah cukup efektif? 

Idealnya, kontrol pimpinan daerah menjadi pemotret dan pengevaluasi kondisi riil efektivitas penyampaian pesan. Kepala daerah yang rajin mendatangi lorong-lorong keseharian kehidupan publik akan mendapat gambaran nyata sejauh mana masyarakat memahami sikap dan perilaku yang tepat pada masa pandemi dan pelaksanaan “new normal”.
Kemauan untuk bergerak memberi teladan sikap juga sangat menentukan dalam penyampaian kebijakan dan mentransformasikan adaptasi sikap dalam normal baru. Misalnya, ketika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelar “Panggung Kahanan” untuk mengakomodasi ekspresi ide dan karya para seniman, aksennya adalah transformasi adaptasi.
Bukan sekadar ketersediaan ruang bagi para seniman dan aktivis kebudayaan dalam “kahanan” (kondisi) keterbatasan, melainkan yang tersirat (dan tersurat) adalah bahasa pesan. Yakni kita tetap dapat berkegiatan, menjaga jarak fisik yang ideal, dan disiplin mematuhi protokol keamanan kesehatan. 
Siratan pesan “Panggung Kahanan” itu, ketika ekspresi berkesenian -- yang juga dibalut dengan format daring -- bisa dikemas aman, “panggung-panggung kehidupan” yang lain juga bisa beraktivitas secara adaptif, baik dunia olahraga, pekerjaan kantor, peribadatan, perniagaan, dan sebagainya.

Pimpinan yang hanya di belakang meja dalam mengontrol dinamika pelaksanaan normal baru tidak akan memperoleh potret genuine sikap warga. Dalam kondisi luar biasa ini, dibutuhkan mindset perilaku kasual, akrab, dan gaya yang mudah dicerna masyarakat. Dia akan cepat merumuskan simpulan: apakah ada yang salah dalam komunikasi penyampaian kebijakan? Apa yang keliru sehingga banyak warga yang masih “menganggap enteng”? Apa yang harus diperbaiki, ditekankan, dan dijaga?

Pilihan berkomunikasi secara karib itu meniscayakan kemungkinan untuk meyakinkan elemen-elemen masyarakat agar memberi dukungan mentransformasikan ide, sikap, dan perilaku. Sikap kasual akan mempercepat keputusan melintas dalam gerak kebijakan, dan tahu titik kelemahan apa yang -- misalnya -- membuat pesan-pesan adaptasi menuju normal baru itu belum efektif.

Elemen Kedua, Media
Media, dalam simpulan berbagai opini, mengklaim berada di garis depan bersama pemerintah menyosialisasikan kebijakan dan pesan-pesan terkait pandemi Covid-19. Mengukur efektif atau belum efektif pemberitaan media tentu tidak mudah, termasuk jika membandingkan dengan potret realitas perilaku sebagian warga yang seolah-olah “aman-aman saja” atau tidak mengkhawatirkan apa pun.

Media memang tidak boleh menciptakan atmosfer horor, kecemasan, dan pesimisme. Pemberitaan dalam suasana seperti sekarang perlu terus didorong menjadi forum yang mengedukasi masyarakat. Informasi setiap perkembangan memuat makna pendidikan yang menginspirasi, bukan untuk menakut-nakuti. Efek yang diidealkan dari sebuah berita adalah tumbuhnya pemahaman, serapan pengetahuan, serta ajakan untuk membangun sikap dan perilaku yang tepat.

Tidak sedikit media yang memilih angle pemberitaan tentang polemik ketidakkonsistenan pemerintah, antara lain narasi konflik antara Pemerintah Pusat dengan Gubernur DKI Jakarta, atau antara Gubernur Jawa Timur dengan Wali Kota Surabaya. Tentu pilihan sudut pandang itu merupakan hak politik pemberitaan newsroom setiap media, akan tetapi kita akan tetap menemukan nilai kemaslahatan sosial manakala memberi penekanan pada orientasi jalan keluar, bukan pada aksen saling menyalahkan dan warna-warni opini buzzer yang berebut ruang beradu kuat.

Titik temu menuju kemaslahatan itu adalah, di tengah dinamika warna-warni manajemen penanganan pengendalian virus Corona, media tetap berkeyakinan memberi informasi-informasi yang mengajak, memersuasi, dan mendorong warga masyarakat untuk berdisiplin mematuhi protokol kesehatan, dan bersama-sama menjaga atmosfer manajemen pencegahan persebaran yang di Jawa Tengah diberi label “Jaga Tangga”.

Elemen Ketiga, Masyarakat
Pesan kebijakan yang sepenuhnya tidak sampai, dan transformasi sikap yang tidak menyentuh akan kembali pada pertanyaan ini: apakah karena ketidakefektifan penyampaian pesan? Apakah karena mindset penerimaan masyarakat?
Potret realitas ketidakdisiplinan warga di sana-sini tentu bukan sepenuhnya salah warga. Pemimpin yang baik akan memulai penilaian dari struktur aliran pesan: mengapa tidak efektif? Maka merunut alur dengan secara short cut menguji langsung, mendatangi lorong-lorong kantung masyarakat, merupakan pilihan. Dia akan mendengar langsung problem-problem yang dihadapi warganya.

Sikap kasual pemimpin juga merupakan bentuk tidak langsung aktivitas literasi informasi. Dia akan menjadi corong utama yang mengecek, apakah sosialisasi kebijakan lewat struktur birokrasi sudah pas dijalankan? Dia bisa bertanya langsung kepada masyarakat, akses informasi tentang Covid-19 didapat dari mana saja? Apakah dari media mainstream? Atau dari aneka platform media sosial, yang berkeniscayaan menciptakan bias dengan bumbu-bumbu hoaks?

Dalam percakapan grup-grup komunikasi warga, sering mencuat ketidakpercayaan kepada berita-berita media mainstream. 

Banyak muncul celetukan yang melawan informasi-informasi yang sebenarnya sudah terverifikasi secara akurat. Di balik sikap skeptis itu sesungguhnya memuat hal yang baik, yakni kebutuhan tabayyun dan mengingatkan media untuk berdisiplin pada mekanisme verifikasi jurnalistik. 

Praksis jurnalistik sekaligus juga memberi pembelajaran kepada warga untuk menjadikan berita media massa sebagai penjernih ketika muncul kesilangpaduan informasi dari media-media sosial. Sedangkan bagian dari elemen warga yang punya kekuatan membangun opini seperti masyarakat akademis, ormas, dan para tokoh masyarakat, juga berkewajiban moral untuk menjadi penjernih.
Akhirul kalam, masyarakat akan cenderung mematuhi disiplin protokol kesehatan apabila mendapat contoh dan keteladanan dari orang-orang yang ditokohkan dan diidolakan. 

Tentu dengan informasi yang disampaikan sebagai pesan yang logis dan tidak bertabrakan antarkebijakan pada level-level tertentu.***

-- Amir Machmud NS, wartawan SUARABARU.ID dan Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah.

Tidak ada komentar