SEPATAN TIMUR - Sosok Komarullah SH, Kepala Desa (Kades) Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang yang sempat dinobatkan sebagai penggunaan anggaran dana desa (ADD) terbaik oleh Polres Kota Tangerang. mengaku akan fokuskan masa jabatannya yang akan berakhir pada tahun 2021 nanti, untuk pembangunan desa.
Menurutnya, Dalam program pembangunan desa ada sekala prioritas dan ada juga yang sifatnya sekunder artinya, seorang kepala desa memahami mana yang memang harus didahulukan.
"kalau program sebelumnya sudah ada, namun saya kira kurang tepat, karena tidak ada skala prioritas. Dalam pembuatan perencanaan pembangunan ada sekala prioritas dan ada sekala yang lain" kata Komar saat ditemui awak media Selasa (30/7/19)
Meski saat ini fokus dalam program pembangunan, Komar mengatakan, dirinya akan terus berinovasi bukan hanya dari segi pembangunan infrastruktur namun, akan berlanjut ke program lain seperti BUMDes. Dan rencananya kedepan akan ada program agro pertanian.
"Pemanfaatan dana desa harus mampu melahirkan inovasi yang dapat menjadi ladang penghasilan bagi desa bukan hanya pembangunan infrastruktur." ungkapnya
Meski Baru menjabat pada april 2018, namun beberapa inovasi sudah ia lakukan. Seperti dibuatkannya Surat Keputusan (SK) untuk para petani.
"Dan baru sekarang petani punya SK, jadi selama ini petani menerima subsidi dari pemerintah tidak didasari dengan dasar hukum, jadi hanya diuntungkan satu kelompok atau satu dua orang, bantuan yang diberikan, ada yang dijual dan lain sebagainya." kata Komar
Dengan adanya SK diharapkan para petani sebagai penerima bantuan memiliki dasar hukum akan tetapi bisa mengantisipasi sasaran bantuan yang tidak tepat sasaran.
"Jadi selama ini petani menerima subsidi dari pemerintah tidak didasari dengan dasar hukum, jadi hanya diuntungkan satu kelompok atau satu dua orang. Tujuannya untuk mengantisipasi sasaran bantuan yang tidak tepat sasaran." Jelas komar
Yang dilakukan kades sengiang merupakan bentuk implementasi dari pesan presiden kita Jokowi, agar penggunaan dana desa 2019, yang totalnya Rp 73 triliun, harus beralih dari pembangunan infrastruktur dasar menjadi peningkatan sumber daya manusia (SDM), termasuk pengembangan usaha masyarakat.
Adi/solihin
