OnlinePantura.com KABUPATEN TANGERANG - Mohamad Jembar Ketua team gugatan di Mahkamah Agung (MA) bukan main- main hal ini dilakukan tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) yang tidak berpihak kepada rakyat.
Bila mengacu pada Undang-Undang Dasar (UUD) tentang sumberdaya air maka rakyat harusnya menikmati, buktinya rakyat Kabupaten Tangerang hingga kini masih banyak kesulitan air bersih.
Nyata-nyata masyarakat tidak menikmati yang ada hanya air limbah yang selalu menjadi masalah di wilayah Pantai Utara (Pantura) dan daerah lain.
Menurut Jembar menganalisa adanya pola yang disharmonisasi dalam Pembuatan Perda di daerah Kabupaten sangat memprihatinkan karna hanya bagian hukum Setda dan bukan ahli hukum) pakar hukum serta analisa kebijakan publik tidak pernah di libatkan, maka produk perda tidak sesuai dengan UU, peraturan pemerintah Perpres karna NA di buat atas dasar kepentingan yang tidak melalui uji publik.
hingga banyak peraturan daerah tidak berpihak pada rakyat/masyarakat.
Termasuk Perda No 1 tahun 2013 tentang PDAM maupun Perda lain,"ungkapnya.
Tak akan berhenti kawan mengkritisi kebijakan Pemkab Tangerang atas produk Perda yang melanggar aturan dan kekuatan yang ada tidak berpihak masyarakat, demikian halnya terkait UU sumberdaya air, UU Otonomi Daerah, UU Pelayanan Publik, UU Konsumen dan PP.54 BUMD,"kata Jembar melalui siaran pers nya pada Rabu 10 Juli 2019.
" Bagi Kami dan kawan-kawan, ada 10 Perda yang akan kami lakukan gugatan di MK dan MA serta di Menhukham karena gugatan kami bagian dari keprihatinan atas produk perda yang tak berpihak ke rakyat atas regulasi yang dibuat bertentangan dengan UU maupun PP, dan Perpres.
Jembar mengatakan adanya gugatan ini bagian perbaikan.atas atas pembuatan Perda. "Kami akan laporkan bila TPPU dan pelanggaran lainnya akan kita layangkan ke Kejagung dan KPK.
Solihin
