Oleh : Junaidi (Wartawan Senior/Ketua SMSI Banten)
Hasil sementara Pemilu 2019 masih menjadi angin segar bagi pendukung 01 baik partai koalisi maupun relawan. Perhitungan quick count maupun real count yang dilakukan lembaga survei dan penyelenggara pemilu masih menunjukan pasangan 01 unggul dari pasangan 02.
Target koalisi partai untuk menghantarkan kemenangan capres dan cawapres 01 sudah mulai terlihat meski dalam penentuannya pada 22 Mei 2019 nanti.
Meski pasangan 01 saat ini unggul, bukan berarti partai-partai yang mengusungnya unggul melenggang meraih kursi dewan di pusat ataupun daerah. Partai pun mulai memikirkan internalnya masing-masing, seberapa banyak kursi dewan yang diraihnya.
Di pusat, hasil perhitungan pada website KPU RI menunjukan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mendapat suara partai terbanyak. Hal ini selaras dengan keunggulan capres 01 yang tak lain kader internal PDI Perjuangan.
Disusul Golkar, PKB, Nasdem, PPP dan partai koalisi lainnya. Peraihan suara ini menandakan TKN selain memenangkan pasangan 01 tapi juga menjaga keutuhan koalisi partai dalam mengawal pemerintahan nantinya.
Beda pusat beda daerah, usai meraih keunggulan sementara pada capres dan cawapres, tim pemenangan pasangan 01 setiap partai justru mengutamakan pengamanan kursi. Yang berakibat, kesolidan koalisi pecah yang berujung pada pemilihan kepala daerah nantinya.
Seperti halnya wilayah Dapil 3 Banten, di Kabupaten/Kota, hanya suara pasangan 01 di Tangsel yang unggul namun anehnya perolehan suara koalisi partai pendukung 01 anjlok. Dampaknya koalisi partai 01 di Tangerang Selatan pun terancam bubar. Berbeda dengan wilayah lainnya di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang yang menjaga keutuhan koalisi.
Koalisi partai pendukung 01 terancam bubar pasalnya, diduga adanya pengerahan suara untuk mengunggulkan salah satu partai pendukung 01 tanpa menghiraukan partai pendukung 01 lainnya. Seperti saat ini Golkar meraih 10 kursi yang sebelumnya 9 kursi, PDI Perjuangan dari 9 kursi menjadi 8 kursi. Hanura dari 6 kursi menjadi 1 kursi, lebih parah lagi partai yang sebelumnya masih ada perwakilan di DPRD tingkat II tidak memperoleh 1 kursi pun Nasdem, dan PPP serta partai baru Perindo, PBB, PKPI yang juga tidak mendapat kursi.
Perolehan kursi tersebut diduga penuh syarat kepentingan untuk persiapan Pilkada 2020 di Tangsel. Hanya Golkar secara 20 persen kursi parlemen mampu mengusung calon kepala daerah tanpa koalisi partai manapun. Sementara, partai lainnya sebelum mengusungkan dalam pilkada harus disibukan dengan koalisi dengan partai lain.
Bila disandingkan dengan hasil pusat kemenangan PDI Perjuangan merupakan salah satu efek capres 01 Jokowi. Mestinya, bila hanya di Tangsel mampu memenangkan pasangan 01 tentu PDI Perjuangan yang merupakan partai asalnya pasti unggul.
Ditambah, selama kampanye PDI Perjuangan kerap memasang foto pasangan capres dan cawapres 01 namun tidak untuk Golkar yang hanya mensosialisasikan internal partainya.
Dewan Pengarah Tim Kemenangan Daerah (TKD) 01 sekaligus Ketua DPD Golkar Airin Rachmi Diany seharusnya dapat merangkul suara partai lainnya, bukan hanya memenangkan 01 lalu meninggalkan kesolidan koalisi,walaupun peran dari relawan pendukung Capres/Cawapres 01 yang sangat militan sangat berpengaruh untuk hasil yang suara 01 di Tangsel.
Berbeda dengan wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang meski kepala daerahnya bagian dari Golkar tetap merangkul suara partai lainnya untuk kesolidan koalisi pada pilkada nantinya.
Airin diduga memang sudah mempersiapkan manuvernya untuk pilkada 2020. Seperti terkuak adanya pertemuan sebelum pemilu 17 April untuk pengarahan suara Golkar yang diarahkan langsung oleh narapidana korupsi, mantan petinggi Golkar sekaligus mantan Gubernur Banten dalam pertemuan di LP Tangerang,yang juga dihadiri caleg DPR RI petahana dari Golkar.
Dipertemuan tersebut terjadi beberapa dialog untuk menggunggulkan Golkar. Parahnya, dalam pertemuan itu tampak terlihat dan terlibat penyelenggara pemilu PPK dan Panwascam. Ditambah, adanya sticker calon DPD RI yang merupakan keluarga mantan Gubernur Banten yakni Ratu Atut.
Tak hanya itu, dikabarkan adanya pengerahan Aparat Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan Golkar atas intruksi Walikota Tangsel yang merupakan Ketua DPD Golkar Tangsel. Hasilnya sudah bisa diduga walaupun partai Golkar secara keseluruhan anjlok perolehan suaranya baik di tingkat pusat maupun provinsi tetapi menjadi pemenang diperolehan suara DPRD tingkat II Tangerang Selatan.
Sulit dicerna oleh akal karena selama masa kampanye tidak terlihat ada satupun caleg dari partai Golkar terlihat memajang foto Capres/Cawapres Jokowi-Amin di setiap Alat Peraga Kampanye (APK) masing-masing caleg Golkar, dan tidak ada upaya yang terlihat dari Airin untuk menegur. Malahan ada bahasa nyinyir yang terdengar didengungkan kubu lawan Airin yakni “lebih baik menang licik dari pada kalah terhormat”.
Seperti diketahui ketika Airin pertama kali mencalonkan diri menjadi Walikota pada tahun 2009 masyarakat menilai pada saat itu pemenangnya adalah kubu Arsid pada putaran pertama tapi kemudian MK memutuskan terjadi PSU.
Pada tahun 2014 ketika mencalonkan diri kembali walau suaminya Wawan berstatus terpidana Airin lebih diuntungkan mengingat statusnya sebagai petahana apalagi Airin mempunyai pasukan berani mati yaitu “puluhan Plt Lurah” yang mempunyai kesaktian karena diback up Airin walaupun secara UU Lurah harus dijabat oleh ASN dengan gol IV A atau pejabat esselon III B dan seperti diketahui bulan November tahun 2018 Airin mendapat teguran dari Kemendagri yang mengakibatkan dicopotnya para Plt Lurah yang selama lebih dari 8 tahun tidak tergoyahkan.
Bila begitu lama Airin bisa mempertahankan para Plt Lurah , maka kemungkinan adanya pergerakan kecurangan dan pelanggaran yang hanya menguntungkan Golkar tanpa memikirkan partai koalisi tentu saja bukan hal yang aneh.
Pertemuan dengan narapidana korupsi yang tidak memiliki relevansi dalam pemilu, menandakan pihak penyelenggara tidak netral. Maka tak heran saat beberapa partai mengajukan permintaan data C1 ke Bawaslu Tangsel sulit diperoleh bahkan ada beberapa formulir C1 yang beredar diduga palsu,tidak heran jika beberapa partai dari koalisi pendukung 01 mengambil langkah hukum dan berujung gugatan ke MK.
Manuver langkah Airin sebagai pimpinan daerah, Dewan Pengarah TKD, dan Ketua Partai Golkar di Tangsel dianggap main kasar, sehingga bakal membuat koalisi partai pendukung 01 terancam bubar.
Airin malah terlihat lebih mesra dan nyaman menggandeng partai yang berseberangan dengan pemerintah pusat seperti PKS yang bisa dibuktikan dengan dukungan penuh Airin untuk mendukung kader PKS di BUMD Sudarso dan Ruhamaben. ***
