Bansos Dari Kemensos RI di Desa Kampung Besar Menuai Polemik


OnlinePantura.com - Bantuan Sosial (Bansos) berupa paket sembako di Desa Kampung Besar dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia menuai polimik. Pasalnya, pemerintah desa tidak mengetahui ada bantuan paket sembako dari Kemensos. Bahkan penyalurannya pun tidak di kantor desa pada 15 Juni 2020 lalu, di rumah salah seorang warga desa setempat yang ramai disuarakan sebagai salah seorang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Informasi yang dihimpun wartawan  OnlinePantura.com, bantuan dari Kemensos jumlahnya ribuan dan isi paket sembako tersebut diantaranya beras 10 kilo gram, minyak sayur satu kilo gram, mie instant 10 bungkus, saos satu botol, sarden 3 kaleng dan sarden kecil 10 kaleng. Penyaluran paket sembako di rumah warga itu pun tidak diketahui oleh pemerintah desa setempat.

Diketahui, Teluknaga terdapat 13 desa dan seluruh desa mendapat bantuan yang sama dari Kemensos. Dari hasil pantauan di lapangan hanya di Desa Kampung Besar saja yang terjadi polemik. Sedangkan di 12 desa lainnya penyaluran paket sembako di kantor desanya masing-masing. Hanya Desa Kampung Besar saja yang penyaluran bantuan tidak di kantor desa. Karena informasi yang beredar di desa tersebut akan menggelar pemilihan kepala desa pada 2021 mendatang.

Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Kampung Besar, Dedy Apriadi mengaku, tidak mengetahui hal tersebut. Bahkan selama pandemi Covid-19 bersama aparatur desa sibuk mendata warga untuk diajukan ke dinas terkait. Dengan harapan, nama-nama warga yang diajukan bisa mendapat bantuan.


Mengenai penyaluran ribuan paket sembako yang dikantongnya bertuliskan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Secara pribadi, Dedy mengatakan senang, karena saat pandemi Covid-19 masyarakat sangat membutuhkan bantuan ini. Namun sangat disayangkan, bantuan yang disalurkan tidak ada surat tembusan atau konfirmasi secara lisan dari pihak IHSAN maupun dari Kemensos. Sehingga, atas kejadian ini menjadi polemik di tingkat bawah.

Bahkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pun tidak mengetahui, termasuk seluruh lembaga desa aparatur desa tidak ada yang tahu. Pemerintah Kecamatan Teluknaga pun camat saat ditanya mengenai hal tersebut mengatakan hal sama. Tidak tahu dan tidak ada tembusan surat tentang proposal permohonan bantuan ke Kemensos.

Dalam hal ini Lurah Batok minta agar pemerintah dapat memastikan tidak ada politisasi dalam pemberian bantuan. Negeri ini sedang dalam bencana, tak elok jika segala rupa pencitraan masih mewarnai pembagian bantuan sosial. “Dengan tidak adanya surat tembusan mengenai pengajuan bantuan ini saya minta kepada pihak terkait, terutama Kemensos agar dapat melakukan klarifikasi kepada kami selaku aparatur desai,” tegasnya.(One

Tidak ada komentar