onlinepantura.com MADIUN - Memilah sampah untuk memanen bahan baku daur ulang bukan cuma baik untuk lingkungan, tetapi juga memiliki peranan penting bagi industri. Dengan mengembangkan sistem pemilahan yang akurat dan efektif. Di Blitar misalnya, bisa mengubah sampah plastik menjadi harta karun yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Yakni disulap menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) diantaranya, minyak tanah, solar dan premium.
Sebagian besar sampah plastik yang mencemari sungai dan lingkungan sekitar menjadi pemandangan tak sedap dipandang mata. Dengan adanya itu, jajaran perangkat Desa Tapelan, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun melakukan studi banding pengelolaan sampah non organik di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar.
Dalam kesempatan ini Jhony anggota karang taruna, Amin anggota bank sampah, Warsito anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Eddy Kurniawan ketua PDAM Tirto Mulyo dan Winarto sekretaris BUMDesa datang dan melihat langsung proses pengolahan sampah plastik menjadi BBM. Mereka berharap, dari usaha yang dilakukan itu nantinya bermanfaat untuk warga setempat dan lingkungan menjadi bersih.
Warsito berharap, studi banding ini bisa mengubah lingkungan desa menjadi bersih dan membuat masyarakat lebih sejahtera. Pihaknya juga akan mencontoh pola kerja Pak Muryani sang pencipta alat olah sampah plastik menjadi BBM.
“Selain bisa mengatasi masalah sampah yang ada di lingkungan kami. Melalui pelatihan ini juga sebagai upaya kami melestarikan lingkungan. Kemudian juga dapat memberdayakan masyarakat dengan mengolah sampah yang sebelumnya tidak berguna menjadi sampah membawa berkah,” kata Warsito.
Selaku sekretaris BUMDes Winarto mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh para lembaga desa. Dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengatasi masalah sampah.
Winarto menuturkan, kegiatan pengolahan sampah plastik menjadi BBM ini nanti sebelumnya dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan beberapa pihak terkait. Mulai dari tempat untuk pengolahan sampah plastik, tenaga dan lain sebagainya.
Mengenai biaya, pemerintah desa tidak lagi kebingungan, karena pemerintah pusat sudah memberikan anggaran yang jumlahnya tidak sedikit. "Meskipun begitu, tetap harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Untuk menyatukan arah tujuan yang sama untuk menyelesaikan masalah sampah," jelas Winarto.(One)
