Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

 



Kejari dan DPRD Kabupaten Tangerang Tandatangani Pakta Integritas

Kamis, Agustus 04, 2022 | 23:54 WIB Last Updated 2022-08-04T16:54:53Z

 

Kejari dan DPRD Kabupaten Tangerang Tandatangani Pakta Integritas

Kabupaten Tangerang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang rapat Paripurna dalam rangka penandatanganan Pakta Integritas guna wujudkan Kabupaten Tangerang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) bertempat di ruang sidang Paripurna, Kamis (4/08/2022).


Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail mengatakan Pakta Integritas sebagai bukti komitmen penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dari KKN. 


“Ini bukti serius DPRD, kita bangun komitmen untuk patuh dan taat terhadap aturan. Saya berterima kasih kepada kejaksaan dan ini merupakan terobosan baru. Mudah-mudahan kami bisa menjalani apa yang kami tandatangani dalam Pakta Integritas  ini,”ucapnya kepada awak media.


Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Nova Elida Saragih mengatakan, substansi penandatanganan Pakta Integritas merupakan bagian fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme.


“Hal ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Serta, menumbuhkembangkan keterbukaan dan tujuan serta memperlancar pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel yang maju mandiri dan bertanggung jawab,”tuturnya  kepada awak media, Kamis (4/08/2022)


Nova menuturkan, Pakta Integritas pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) awalnya mencegah terjadinya penyimpangan di bidang pengadaan barang dan jasa anggaran serta peningkatan disiplin. Lalu, meluas untuk pencegahan KKN dan meningkatkan pelayanan publik kepada warga.


Dirinya mewanti-wanti, jabatan merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa dan jangan disia-siakan. Dan ia menegaskan, Pakta Integritas merupakan komitmen bersama-sama mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas KKN.


Lanjutnya, Laporan masyarakat untuk mengawal pembangunan yang ada di pemerintahan banyak kita terima dan tidak sepenuhnya dapat kita jadikan acuan. Namun, setidaknya merupakan bahan evaluasi bagi kita terus menerus melakukan pembangunan kepercayaan masyarakat.


“Ini jangan hanya dipandang sebagai seremonial belaka, oleh karena itu saya yang paling penting adalah bagaimana kita bersama sama menjalani tugas dan wewenang sehari-hari yang dapat menjadi motivasi bagi kita semua dalam mengemban amanah dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.


(Hin/Yud)

×
Berita Terbaru Update